SOSIALISASI PROSEDUR PENGAWASAN DAN RUJUKAN ORANG SAKIT


SOSIALISASI PROSEDUR PENGAWASAN DAN RUJUKAN ORANG SAKIT DI WILAYAH KERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II JAYAPURA
16 September 2019


Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisaikan layanan rujukan orang sakit dalam Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura. Penerima manfaat Sosialisasi Layanan Rujukan orang sakit adalah masyarakat, lintas program, lintas sektor di Wilayah Kerja PLBN Skouw.
Kegiatan bertempat di Hotel @Hom Premier Tanah Hitam pada tanggal 16 September 2019 dihadiri oleh 42 peserta dengan narasumber berasal dari RSUD Jayapura dengan materi Penatalaksaan Rujukan Orang sakit, Kepala KKP Jayapura dengan materi Kebijakan pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan dalam konteks Pengawasan Lalu Lintas orang sakit di KKP Jayapura berdasarkan UU nomor 6 Tahun 2018, dan dokter KKP Jayapura dengan materi Pelaksanaan Kegiatan pengawasan orang sakit dan Rujukan pada KKP Jayapura. Sosialisasi layanan rujukan orang sakit menghasilkan kesepakatan bersama yang ditandatangani perwakilan peserta, antara lain :
1.      UPBU Kelas I Utama Sentani, KSOP Jayapura, Administrator PLBN Skouw siap bekerjasama dengan KKP dalam mendukung pelaksanaan pengawasan dan rujukan orang sakit di wilayah kerja KKP Jayapura.
    2. RSUD Jayapura, RSUD Abepura, RSUD Yowari, RS Dian Harapan, RS Bhayangkara, RS Angkatan Laut, RS Marthen Indey, RS Provita,  siap bekerja sama dalam melaksanakan layanan rujukan orang sakit di wilayah kerja KKP Jayapura.
3.      Pihak Airlines dan ground handling siap bekerjasama dengan KKP untuk melaksanakan rujukan orang sakit menggunakan alat angkut pesawat.
4.      Pihak Pelindo dan Agen pelayaran siap bekerjasama dengan KKP untuk melaksanakan rujukan orang sakit menggunakan alat angkut Kapal.
5.      Stakeholder di wilayah Bandara, pelabuhan , PLBN siap meneruskan informasi layanan rujukan orang sakit.
 Hasil dokumentasi terlampir.





















Share:

PELATIHAN BHD BAGI PETUGAS KKP DAN STAKEHOLDER WILKER BANDARA SENTANI 10 September 2019


PELATIHAN BHD BAGI PETUGAS KKP DAN STAKEHOLDER
WILKER BANDARA SENTANI

10 September 2019



Bantuan Hidup Dasar (BHD) adalah tindakan darurat untuk membebaskan jalan napas, membantu pernapasan dan mempertahankan sirkulasi darah tanpa menggunakan alat bantu yang dilakukan oleh orang yang berada di sekitar korban termasuk masyarakat awam segera setelah kejadian sehingga dapat meningkatkan kelangsungan hidup korban. Tindakan bantuan hidup dasar yang terlambat dan tidak sesuai dengan prosedur dapat mengakibatkan gagalnya upaya penyelamatan..  
Dalam konteks pelayanan kesehatan, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) berperan dalam melakukan pertolongan pertama terhadap pelaku perjalanan baik yang akan menggunakan alat transportasi laut, udara, maupun darat. Petugas KKP dan Stakeholder yang ada di wilayah kerja untuk pemberian Bantuan Hidup Dasar (BHD).
Kegiatan bertempat di Ruang Rapat UPBU Bandara Sentani pada tanggal 10 September 2019 dihadiri oleh 25 peserta dengan narasumber berasal dari RSUD Jayapura sebagai perwakilan HIPGABI Provinsi Papua dengan materi Evakuasi Korban, UPBU Sentani dengan materi Matra dirgantara Kesehatan Penerbangan, dan Dokter KKP Jayapura dengan materi BHD pada semua kelompok umur.

Hasil dokumentasi terlampir.























Share:

Sosialisasi penyusunan rencana kontingensi di wiayah kerja pelabuhan laut sarmi

PENYUSUNAN  RENKON PENANGGULANGAN KKM BERPOTENSI WABAH
 WILAYAH KERJA PELABUHAN LAUT SARMI
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II JAYAPURA

TAHUN 2019
                                   
                                         
     
                                         


                                         

A.    Latar Belakang
a.      Dasar Hukum
1)      UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan
2)      International Health Regulations (IHR)  Tahun 2005
3)      UU No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
4)      UU No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian
5)      UU No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
6)      UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
7)      Kepmenkes No. 425/Menkes/SK/IV/2007 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan
8)      Kepmenkes 949 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa
9)      Kepmenkes 1116 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan
10)  Permenkes No. 2348 Tahun 2011 juncto Permenkes No. 356 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.
11)  Permenkes No. 2348 Tahun 2011 juncto Permenkes No. 356 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.
b
.     
Gambaran Umum
Paradigma baru tentang ancaman kesehatan masyarakat secara global telah berubah dari ancaman kesehatan masyarakat secara global pada saat ini dan dimasa mendatang karena bukan hanya penyakit karantina (Pes, Kolera dan Yellow Fever) sebagaimana dalam IHR 2005. Penyakit tidak mengenal batas wilayah maupun negara, dia dapat muncul dan menyerang tanpa diketahui kapan dan dimana saja, munculnya penyakit New Emerging Disease maupun Re-Emerging Disease, seperti penyakit SARS, Avian Influenza (H5N1), Pandemi  Flu Baru A H1N1, Hand Foot Mouth Disease (HFMD), Poliomielitis dan MERS CoV.

Tujuan IHR 2005 ialah mencegah, melindungi terhadap dan menanggulangi penyebaran penyakit antar negara tanpa pembatasan perjalanan dan perdagangan yang tidak perlu.Inti dari amanat IHR 2005 ialah  setiap negara harus mampu mendeteksi secara dini di dimasyarakat dan mampu segera merespon semua kejadian berpotensi sebagai Penyakit Infeksi Emerging (PIE).
Disamping itu pada pintu masuk harus mampu mencegah dan mengatasi penyebaran semua penyakit/kejadian yang berpotensi sebagai Penyakit Infeksi Emerging (PIE) di point of entry (pintu masuk) dan harus mampu mengatasi. Penyebaran penyakit lintas wilayah/negara melalui transportasi, maka untuk mencegah penyebaran penyakit lintas wilayah/negara diatur secara internasional melalui  International HealthRegulations (IHR) 2005. Dari 66 pasal (article) dan 9 lampiran, ada 33 pasal mengatur point of entry dan 9 (sembilan)  lampiran tersebut semuanya untuk mengatur point of entry. Dalam IHR 2005 lampiran1b, disebutkan persyaratan minimal untuk kemampuan utama bagi point of entry.
Salah satu persyaratan minimal tersebut ialah setiap point of entry harus telah mempunyai dokumen Rencana Kontijensi Respon Menghadapi Kemungkinan Public Health Emergency of International Concern (PHEIC), serta Penyakit Infeksi Emerging (PIE)”.
Untuk memaksimalkan kemampuan dan pemahaman petugas di point of entry dalam menghadapi situasi tersebut, maka Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Sarmi melaksanakan  Penyusunan Renkon Penanggulangan KKM Berpotensi Wabah dengan memperlihatkan langkah-langkah yang dilakukan dalam menangani dan mencegah berjangkitnya Penyakit Infeksi Emerging di Indonesia dengan melibatkan seluruh lintas sektor terkait di Pintu Masuk Negara maupun Wilayah.A.    Latar Belakang
a
.     
Dasar Hukum
1)      UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan
2)      International Health Regulations (IHR)  Tahun 2005
3)      UU No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
4)      UU No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian
5)      UU No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
6)      UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
7)      Kepmenkes No. 425/Menkes/SK/IV/2007 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan
8)      Kepmenkes 949 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa
9)      Kepmenkes 1116 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan
10)  Permenkes No. 2348 Tahun 2011 juncto Permenkes No. 356 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.
11)  Permenkes No. 2348 Tahun 2011 juncto Permenkes No. 356 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.
b
.     
Gambaran Umum
Paradigma baru tentang ancaman kesehatan masyarakat secara global telah berubah dari ancaman kesehatan masyarakat secara global pada saat ini dan dimasa mendatang karena bukan hanya penyakit karantina (Pes, Kolera dan Yellow Fever) sebagaimana dalam IHR 2005. Penyakit tidak mengenal batas wilayah maupun negara, dia dapat muncul dan menyerang tanpa diketahui kapan dan dimana saja, munculnya penyakit New Emerging Disease maupun Re-Emerging Disease, seperti penyakit SARS, Avian Influenza (H5N1), Pandemi  Flu Baru A H1N1, Hand Foot Mouth Disease (HFMD), Poliomielitis dan MERS CoV.
Tujuan IHR 2005 ialah mencegah, melindungi terhadap dan menanggulangi penyebaran penyakit antar negara tanpa pembatasan perjalanan dan perdagangan yang tidak perlu.Inti dari amanat IHR 2005 ialah  setiap negara harus mampu mendeteksi secara dini di dimasyarakat dan mampu segera merespon semua kejadian berpotensi sebagai Penyakit Infeksi Emerging (PIE).
Disamping itu pada pintu masuk harus mampu mencegah dan mengatasi penyebaran semua penyakit/kejadian yang berpotensi sebagai Penyakit Infeksi Emerging (PIE) di point of entry (pintu masuk) dan harus mampu mengatasi. Penyebaran penyakit lintas wilayah/negara melalui transportasi, maka untuk mencegah penyebaran penyakit lintas wilayah/negara diatur secara internasional melalui  International HealthRegulations (IHR) 2005. Dari 66 pasal (article) dan 9 lampiran, ada 33 pasal mengatur point of entry dan 9 (sembilan)  lampiran tersebut semuanya untuk mengatur point of entry. Dalam IHR 2005 lampiran1b, disebutkan persyaratan minimal untuk kemampuan utama bagi point of entry.
Salah satu persyaratan minimal tersebut ialah setiap point of entry harus telah mempunyai dokumen Rencana Kontijensi Respon Menghadapi Kemungkinan Public Health Emergency of International Concern (PHEIC), serta Penyakit Infeksi Emerging (PIE)”.
Untuk memaksimalkan kemampuan dan pemahaman petugas di point of entry dalam menghadapi situasi tersebut, maka Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Sarmi melaksanakan  Penyusunan Renkon Penanggulangan KKM Berpotensi Wabah dengan memperlihatkan langkah-langkah yang dilakukan dalam menangani dan mencegah berjangkitnya Penyakit Infeksi Emerging di Indonesia dengan melibatkan seluruh lintas sektor terkait di Pintu Masuk Negara maupun Wilayah.



B.    Tujuan
a.       Terlaksananya Penyusunan Renkon Penanggulangan KKM Berpotensi Wabah di Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Sarmi
b.      Kementerian atau lembaga terkait ikut berperan aktif dan mendukung dalam implementasi tindakan kekarantinaan kesehatan di Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Sarmi
c.       Terlaksananya jejaring kerja dalam pencegahan dan pengendalian penyakit dan faktor risiko yang berpotensi KKM di Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Sarmi

C.     Manfaat
Manfaat diselenggarakannya Penyusunan Renkon Penanggulangan KKM Berpotensi Wabah, Penanganan Penyakit Infeksi Emerging pada situasi rutin maupun respon PHEIC adalah :
1.      Memberikan acuan kepada petugas KKP, maupun stakeholder di lingkungan Pelabuhan dan Wilayah agar dapat melaksanakan penanganan penyebaran penyakit menular berpotensi wabah secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.


2.      Penguatan demi terwujudnya mekanisme komunikasi, koordinasi dan kontrol yang terstruktur dalam penangganan PIE di pintu masuk negara/wilayah.
3.      Terlatihnya petugas KKP dan stake holder terkait dalam melaksanakan tindakan penyehatan rutin maupun respon kedaruratan termasuk mengoperasikan peralatan sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku.


A.    Strategi Pencapaian Keluaran
1.      Metode Pelaksanaaan
Metode yang akan digunakan dalam kegiatan Sosialisasi ini adalah:
-          Ceramah/Presentasi
-          Diskusi/Tanya Jawab
2.      Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan
a. Tahapan
-          Registrasi Peserta
-          Pembukaan
-          Pemaparan Materi
-          Diskusi/Ruang Tindak Lanjut
-          Kesimpulan
b.      Waktu Pelaksanaan Kegiatan
-          Hari/Tanggal   :  07 November 2019
-          Waktu             : 09.00 WIT – Selesai
-          Tempat            : Ruang Pertemuan Kantor Bupati Kabupaten Sarmi
                (Petam, Sarmi)









Share:
KEPALA KANTOR
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor secara administratif dibina oleh Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktorat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
SUBBAGIAN TATA USAHA
Subbagian Tata Usaha mempunyai tuga melakukan koordinasi dan penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi , laporan, urusan tata usaha, keuangan, penyelenggaraan pelatihan, kepegawaian, serta perlengkapan dan rumah tangga.
SEKSI PENGENDALIAN KARANTINA DAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI
Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan kekarantinaan, surveilans epidemiologi penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru dan penyakit muncul kembali, pengawasan alat angkut dan muatannya, lalu lintas OMKABA, jejaring kerja, kemitraan, kajian, serta pengembangan teknologi, pelatihan teknis bidang kekarantinaan dan surveilans epidemiologi di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.
SEKSI PENGENDALIAN RISIKO LINGKUNGAN
Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, jejaring kerja, kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi serta pelatihan teknis bidang pengendalian risiko lingkungan di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.
SEKSI UPAYA KESEHATAN DAN LINTAS WILAYAH
Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelayanan kesehatan terbatas, kesehatan kerja, kesehatan matra, kesehatan haji, perpindahan penduduk, penanggulanan bencana, vaksinasi internasional, pengembangan jejaring kerj, kemitraan, kajian dan teknologi, serta pelatihan teknis bidang upaya kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.
 INSTALASI
Instalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan operasional KKP dan penunjang administrasi.
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Share:

Sosialisasi undang undang no 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan

Sosialisasi undang undang no 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan 
kantor kesehatan pelabuhan kelas II Jayapura








 










Share:

PENDAFTARAN VAKSIN ONLINE

Blogroll

Popular Posts

SOSIALISASI PROSEDUR PENGAWASAN DAN RUJUKAN ORANG SAKIT

SOSIALISASI PROSEDUR PENGAWASAN DAN RUJUKAN ORANG SAKIT DI WILAYAH KERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II JAYAPURA 16 September 2019...

Mengenai Saya

2.2. VISI DAN MISI 1. Visi Masyarakat sehat yang mandiri dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Berkeadilan 2. Misi - Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta, dan masyarakat madani. - Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan. - Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan. - Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik. 2.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagaimana tersebut dalam Permenkes Nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang perubahan atas Permenkes Nomor 356/MENKES/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan

MARS KKP

Diberdayakan oleh Blogger.