PERTEMUAN KOORDINASI PROGRAM PENYAKIT INFEKSI EMERGING (PIE) DI WILAYAH KERJA PELABUHAN LAUT JAYAPURA TAHUN 2017

JAYAPURA – KKP Kelas II Jayapura Melaksanakan Pertemuan Koordinasi Program Penyakit Infeksi Emerging (PIE) di Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Jayapura Tahun 2017 @Hotel Horison Jayapura.

        
      Dalam 30 tahun terakhir ini telah muncul lebih dari 30 Penyakit Infeksi Emerging (PIE) yang disebabkan munculnya organisme baru. Riset ilmiah terhadap 335 penyakit baru yang ditemukan antara tahun 1940 dan 2004 mengindikasikan bahwa negara – negara yang berhubungan dengan dataran Indo-Gangga dan DAS Mekong menjadi hotspot global kemunculan PIE. Virus Nipah, demam berdarah Crimea-Congo, dan Avian Influenza A (H5N1) merupakan contoh penyakit yang telah muncul baru – baru ini dan menyerang kawasan Asia Tenggara. Dampak yang ditimbulkan dari sebuah penyakit baru sulit diprediksi namun diketahui bisa sangat bermakna, karena pada saat penyakit baru ini menyerang manusia mungkin hanya sedikit kekebalan yang dimiliki manusia atau bahkan tidak ada sama sekali.
       Kawasan Asia Tenggara menurut WHO memiliki kondisi yang mengundang munculnya Penyakit Infeksi Emerging (PIE). Penyekit Infeksi Emerging mendapat perhatian khusus, karena tidak hanya menimbulkan kematian, tetapi juga karena dapat membawa dampak sosial dan ekonomi yang besar dalam era globalisasi, saat dunia saling terhubung.
       Penyakit Infeksi Emerging adalah  penyakit yang muncul dan menyerang suatu populasi untuk pertama kalinya atau telah ada sebelumnya namun meningkat dengan sangat cepat, baik dalam jumlah kasus baru (re-emerging infectious diseases). Termasuk kelompok PIE adalah penyakit yang pernah terjadi di suatu daerah di masa lalu, kemudian menurun atau telah dikendalikan, namun kemudian dilaporkan lagi dalam jumlah yang meningkat. Bentuk lainnya adalah lagi adalah penyakit lama yang muncul dalam bentuk klinis yang baru, yang bisa jadi lebih parah atau fatal.
       Penyakit Infeksi Emerging sangat tinggi berpotensi menyebar atau biasa disebut dengan epidemi, pandemi dan bisa berstatus sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) / Kegawatdaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD).

Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Jayapua adalah salah satu pintu masuk Propinsi, dalam rangka mengantisipasi masuknya Penyakit Infeksi Emerging (PIE), maka perlu dilaksanakan pertemuan koordinasi yang melibatkan berbagai insatansi terkait, guna secara cepat tepat dapat melakukan deteksi dini, respon, cegah dan kendalikan kejadian PIE tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pertemuan dalam rangka koordinasi dalam penanggulangan KLB Penyakit Infeksi Emerging (PIE) di Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Jayapura dengan tujuan untuk mempermudah koordinasi, sharing informasi antar instansi terkait dalam pencegahan dan penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging (PIE) sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat dan cepat di setiap wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Jayapura maupun Papua pada umumnya. Kegiatan ini terlaksana pada tanggal 11 Desember 2017 di Ruang Pertemuan Hotel Horison Jayapura dan Kepala Seksi PKSE Ibu Sitti Nurliah, S.Si.,Apt selaku penanggungjawab. Untuk mencapai kesepakatan dan pemahaman bersama pada kegiatan ini dibawakan materi terkait yang dibawakan oleh tiga orang Narasumber yaitu dari KSOP Jayapura Kantor, Dinas Kesehatan Propinsi Papua, dan KKP Kelas II Jayapura.


Peserta yang hadir dalam kegiatan ini tentunya perwakilan dari beberapa instansi terkait di Pelabuhan diantaranya yaitu Dinas Kesehatan Propinsi Papua, Dinas Kesehatan Kota Jayapura, KSOP Pelabuhan Laut Jayapura, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, Kantor Imigrasi Kelas I Jayapura, Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura, Karantina Ikan Jayapura, Karantina Pertanian Jayapura, Kantor Kemenag Kota Jayapura. Selain itu adapula beberapa Agen Perkapalan & Pelayaran dan Umrah yaitu PT. Pelindo IV Jayapura, Pelayaran Nasional Indonesia, PT. Salam Pasific Indonesia Lines, PT. Bayu Bahari Nusantara, PT. Tempuran Mas, PT. Tanto Intim Lines, PT. Pertamina (Bagian Perkapalan), PT. Maritel Abadi, PT. Papua Lintas Nusantara. CV. Mandiri Papua, TKBM Pelabuhan Laut Jayapura, PT. SBL Cabang Jayapura.


Dengan terlaksananya kegiatan ini maka dicapai kesepakatan bersama sekaligus penandatanganan lembar kesepakatan dan pembentukan sebuah group komunikasi via WhatsApp sebagai media komunikasi untuk mempermudah sharing dan pertukaran informasi secara cepat dan tepat dalam Penanggulangan KLB terutama Penyakit Infeksi Emerging Di Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Jayapura.
DOKUMENTASI KEGIATAN










Share:

PERTEMUAN JEJARING SURVEILANS DAN KEMITRAAN GUNA UJI PUBLIK SISTEM NOTIFIKASI STATUS KESEHATAN ALAT ANGKUT DI PLBDN SKOUW TAHUN 2017

SKOUW - Seksi PKSE Mengadakan Pertemuan Jejaring Surveilans dan Kemitraan Guna Uji Publik Sistem Notifikasi Status Kesehatan Alat Angkut di PLBDN Skouw Tahun 2017


  

Dalam menjamin pelaksanaan cegah tangkal penyakit dan gangguan kesehatan yang merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia sebagaimana diamanatkan dalam International Health Regulation (IHR) 2005 melalui pengawasan lalu lintas orang, barang dan alat angkut di Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN), diperlukan sistem pengawasan dan pemeriksaan karantina kesehatan yang efektif dan efisien.



Demi peningkatan kualitas pengawasan dan pemeriksaan karantina kesehatan di PLBDN, perlu menerapkan sistem notifikasi status kesehatan alat angkut pada saat melintas di PLBDN, baik manual maupun digital.
Meskipun di PLBDN Skouw alat angkut belum dapat melintas antar ke dua negara namun untuk mengantisipasi ke depan, memandang perlu diselenggarakan uji publik terlebih dahulu, sistem notifikasi status kesehatan alat angkut pada saat melintas di PLBDN, sebelum penerapan sistem secara penuh.

Wilayah Kerja PLBN Skouw adalah salah satu pintu masuk Provinsi, dalam rangka mengantisipasi kendaraan melintas langsung dari PNG maka perlu diselenggarakan uji publik terlebih dahulu, sistem notifikasi status kesehatan alat angkut pada saat melintas di PLBDN, sebelum penerapan sistem secara penuh.


Tujuan pelaksanaan kegiataan ini adalah :
a.   Tujuan Umum
Meningkatkan kapasitas Kekarantinaan Kesehatan di Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN) Skouw dalam pemeriksaan dan pengawasan alat angkut, orang dan barang yang melintas di perbatasan.

b.   Tujuan Khusus

Terjalinnya koordinasi  antar instansi terkait sehingga diperolehnya masukan, saran untuk kesempurnaan dokumen GCDH.

Kegiatan ini dilaksakan pada tanggal 08 Agustus 2017 di Ruang Pertemuan PLBN Skouw dan menghadirkan narasumber dari Subdit Karantina Kesehatan Ditjen P2P. Peserta yang hadir adalah dari beberapa instansi terkait yaitu Kantor Biro Perbatasan & Kerjasama LN, Konsulat RI, Perhubungan Kota Jayapura, Pos Perbatasan Skouw, Kantor Distrik Muara Tami, Puskesmas  Koya Barat, Puskesmas Skouw, Kantor Imigrasi, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, Balai Karantina Ikan, Balai Karantina Pertanian, Security Pamtas (Kopassus/TNI – POLRI), Babinsa Muara Tami, Koordinator Pasar Perbatasan RI sebanyak 40 orang.


Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah terlaksananya Uji Publik Sistem Notifikasi Status Kesehatan Alat Angkut di Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN) dan ditetapkannya pernyataan yang tepat pada dokumen GCDH yang sudah teruji pada Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN).





Share:

PERTEMUAN JEJARING SURVEILANS DAN KEMITRAAN DALAM RANGKA KOORDINASI ALUR PELAKSANAAN PELAYANAN TERHADAP PARA PELINTAS BATAS NEGARA DI WILAYAH KERJA PLBN SKOUW TAHUN 2017

SKOUW - Seksi Pengendalian Karantina & Surveilans Epidemiologi (PKSE) Mengadakan Pertemuan Jejaring Surveilans dan Kemitraan Dalam Rangka Koordinasi Alur Pelayanan Terhadap Para Pelintas Batas Negara di Wilayah PLBN Skouw Tahun 2017





      Perkembangan teknologi alat angkut yang semakin cepat membuat jarak antara Negara menjadi semakin dekat karena waktu tempuh yang semakin singkat, sehingga mobilitas orang dan barang semakin cepat melebihi masa inkubasi penyakit menular. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap resiko penularan penyakit secara global.


        Ancaman global yang kita hadapi saat ini yaitu New Emerging Disease dari Negara lain yang berpotensi masuk ke Indonesia antara lain Zika Virus, Mers Cov, Hanta Fever, Ebola, SARS, Nipah virus, Dan Avian Influenza. Ada pula penyakit yang masih merupakan masalah, kemudian berkembang (Emerging Disease) serta perilaku masyarakat yang tidak mendukung pola hidup sehat. Penyakit tersebut diantaranya HIV/AIDS, penyakit menular seksual lainnya, DHF (Dangue Haemoragic Fever), Jepanese Encephalitis, Cikungunya, Kolera, Malaria, Filariasis, Tipoid, dan Salmonelosis.


       Melihat ancaman penyakit tersebut Badan Kesehatan Dunia (WHO) melakukan sidang majelis kesehatan dunia untuk mengatasi masalah kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia (Public Health Emergency of International Concern) PHEIC. Hasil sidang tersebut pun menetapkan pentingnya penguatan surveilans  di semua tingkatan serta pengawasan di setiap pintu masuk suatu Negara (Point of Entry) melalui pelabuhan, bandara, dan lintas batas darat.

      Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagai UPT Kementerian Kesehatan merupakan otoritas kesehatan di pintu masuk Negara (Point of Entry)  yang mempunyai tugas mencegah keluar masuknya penyakit menular berpotensi wabah termasuk kejadian PHEIC. Guna mencegah terjadinya penyebaran PHEIC secara lintas negara, di tuntut mampu menangkal resiko kesehatan yang mungkin masuk dari Negara lain dengan melakukan tindakan tanpa menghambat perjalanan dan perdagangan.

      Wilayah Kerja PLBN Skouw adalah salah satu pintu masuk Provinsi Papua  diharapkan harus mampu mencegah penyebaran penyakit potensial wabah serta PHEIC. Berdasarkan Peraturan Kemenkes RI No. 2348/MENKES/PER/XI/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja kantor Kesehatan Pelabuhan, di tetapkan bahwa PLBN Skouw merupakan salah satu Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Jayapura. Sehingga dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Jayapura di Wilker PLBN Skouw maka perlu di adakan kegiatan Pertemuan Koordinasi Alur Pelaksanaan Pelayanan Terhadap Para Pelintas Batas di PLBN Skouw

      Tujuan umum kegiatan ini adalah untuk mempermudah koordinasi, shering informasi antar instansi terkait sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat dalam rangka Pelaksanaan Tupoksi di setiap wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Jayapura maupun Papua pada umumnya. Adapun tujuan khusus kegiatan ini adalah :

1.    Terjalinnya koordinasi  antar instansi terkait sehingga diperolehnya informasi yang cepat, tepat dan akurat terhadap berbagai potensi PHEIC yang di jadikan dasar dalam pengambilan keputusan
2.     Ditetapkannya Alur Pelaksanaan Pelayanan CIQS di PLBN Skouw


           Kegiatan ini terlaksana pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 di Ruang Pertemuan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw. Dalam kegiatan ini ada dua orang narasumber yaitu Kepala Seksi PKSE, Ibu Sitti Nurliah, S.Si., Apt dan Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua yang dihadiri oleh 45 orang peserta dari bebrbagai macam instansi. Output pertemuan ini adalah terlaksananya sosialisasi tupoksi KKP Kelas II Jayapura dan terjalinnya koordinasi antar instansi terkait di PLBN Skouw.
Share:

Laporan Kegiatan Seksi Penanggulangan Resiko Lingkungan KKP Jayapura Tahun 2017

Sebagai Tugas Pokok dan Fungsi KKP dalam mengendalikan resiko lingkungan di bandara, pelabuan dan pos lintas batas negara. KKP melakukan upaya-upaya untuk mencegah, menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan masyrakat khususnya di wilayah kerja KKP jayapura.

1. Pemerikasaan Sanitasi Kapal

Institusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan adalah Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). Menurut Permenkes No.356/Menkes/IV/2008, bahwa KKP mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah, kekarantinaan, pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerja Pelabuhan / Bandara dan Lintas Batas, serta pengendalian dampak kesehatan lingkungan.


Upaya sanitasi kapal merupakan tanggung jawab pemilik kapal melalui nakhoda kapal dan anak buah kapal. ABK bertanggung jawab terhadap kebersihan kapal dan sarana lainnya yang mendukung sanitasi kapal. Peningkatan sanitasi kapal adalah usaha merubah keadaan lingkungan alat angkut yang dapat berlayar menjadi lebih baik sebagai usaha pencegahan penyakit dengan memutuskan mata rantai penularan penyakit. Tujuan peningkatan sanitasi kapal menurut permenkes No. 530/Menkes/Per/VII/1987 adalah:

1.      Meniadakan / menghilangkan sumber penularan penyakit di dalam kapal.
2.      Agar kapal tetap bersih sewaktu mau berangkat maupun sedang berlayar.
3.      Supaya penumpang maupun ABK senang berada didalamnya, bagi penumpang.

               International Health Regulations (IHR) 2005 menekankan pengawasan di pintu keluar masuk suatu negara melalui pelabuhan maupun lintas batas. Untuk itu Sertifikat Sanitasi kapal (SSCC dan SSCEC) diperlukan sebagai alat bantu suatu negara dalam mengurangi faktor risiko penyebaran penyakit akibat dari pelayaran kapal Nasional dan Internasional. 
              Menurut IHR tahun 2005, kapal yang sudah dinyatakan layak sanitasinya akan diberikan sertifikat sanitasi sesuai dengan IHR tahun 2005, sertifikat Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC) berlaku maksimal selama 6 bulan. Masa berlaku ini dapat diperpanjang satu bulan jika pemeriksaan atau pengawasan yang diminta tidak dapat dilaksanakan di pelabuhan.

2. Pengamatan Lalat
    Pengamatan lalat dilakukan menggunakan fly grill untuk mengetahui tingkat kepadatan lalat. Kegiatan ini dilakukan di tempat pengelola makanan yang berada disekitar pelabuan, bandara dan juga pos liintas batas negara. 






3. Pengamatan Tikus     
Tujuan dari pengendalian tikus adalah menjamin bebasnya masyarakat di lingkungan pelabuhan dari gangguan kehidupan tikus dalam rangka upaya pencegahan penyakit menular dan kerugian-kerugian lain yang ditimbulkan oleh tikus. Pengendalian tikus dengan sasaran tikus di daratan / lingkungan pelabuhan, kabal barang, kapal kontainer, kapal penumpang ferry yang berlabuh di pelabuhan yang termasuk dalam wilayah kerja KKP Kelas II Jayapura. 


Share:

SURVEILANS MIGRASI MALARIA DI WILAYAH KERJA POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN) SKOUW RI - PNG TAHUN 2017

SKOUW - Tim Kesehatan KKP Kelas II Jayapura melakukan kegiatan Surveilans Migrasi Malaria di PLBN Skouw.




    Malaria merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang dapat menyebabkan kematian terutama pada kelompok risiko tinggi yang berada di suatu daerah endemis. Malaria sebagai salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat baik di dunia maupun di Indonesia sehingga menjadi prioritas baik global maupun nasional.

    Di Indonesia penyakit malaria ditemukan tersebar di seluruh kepulauan, terutama kawasan Timur Indonesia. Kawasan Timur Indonesia yaitu, Papua, Papua Barat, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur.

    Surveilans migrasi malaria merupakan bagian dari program peningkatan kewaspadaan (SKD – KLB) terhadap timbulnya malaria dengan melakukan analisis secara terus-menerus dan sistematis terhadap kecenderungan migrasi penduduk dan kecenderungan kasus impor serta deteksi dini adanya penularan setempat, perubahan kondisi lingkungan, vector, dan perilaku penduduk yang berpotensi terjadinya penularan malaria.



   Pada tanggal 12 Mei 2017, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura melakukan Surveilans Migrasi Malaria di Wilayah Kerja Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw RI – PNG dengan melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap Pamtas  (Pengamanan  Perbatasan/TNI) dan petugas Perbatasan menggunakan RDT (Rapid Diagnistoc Test) dan mikroskopis. Anggota TNI ini merupakan Pamtas yang telah selesai masa penugasannya di PLBN Skouw dan akan pulang ke daerah asal mereka yaitu Kota Medan .




Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah :
1.  Mencegah terjadinya penularan malaria terutama yang berasal dari kasus impor
2. Menemukan penderita malaria secara dini yang datang dari daerah endemis malaria
3.   Memberikan pengobatan pada penderita malaria sesuai standar
4. Meningkatkan jejaring kemitraan dengan berbagai program/sektor terkait termasuk masyarakat
5.   Memantau pola musiman migrasi penduduk di wilayah reseptif


     Pada kegiatan ini jumlah orang yang diperiksa adalah 55 orang yang terdiri atas 40 orang Pamtas Anggota TNI dan 15 orang Petugas Perbatasan. Hasil pemeriksaan RDT dan Mikroskopis diperoleh sebanyak 53 orang negatif dan 2 orang positif terdapat parasit malaria dalam darahnya yaitu 1 orang positif Plasmodium Vivax dan 1 orang positif Plasmodium Falciparum.

     Terhadap yang positif malaria Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura telah menyampaikan notifikasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Medan dengan tembusan kepada Dirjen P2P up Direktur P2PTVZ, Kadinkes Provinsi Papua dan Kadinkes Provinsi Sumatera Utara. 









Share:

Sosialisasi Pasar Sehat Wilker PLBN Skouw 07 Desember 2017


Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura
Sosialisasi Pasar Sehat. Kegiatan dengan peserta pengelola pasar yang digelar di Pos Lintas Batas Negara Skouw.

Dalam sosialisasi ini kita membahas tentang pengelolaan pasar, karena menjadi kewajiban KKP membantu melakukan pembinaan terhadap pasar agar menjadi pasar sehat dan berkualitas. Tidak hanya sarana prasarananya saja, tapi kualitas barang yang dijual yang diutamakan juga disampaikan ke pengelola pasar. Dalam rangka pembangunan Pasar Skouw yang akan rampung pada tahun 2018 alangkah baiknya sosialisasi dilakukan untuk memaksimalkan kesehatan di pasar, mengingat banyaknya faktor resiko dalam aktifitas jual beli yang dilakukan, tidak saja pembeli dari indonesia melainkan para pembeli dari Negara PNG yang terbiasa berbelanja di pasar Skouw di hari selasa dan kamis.

Dalam kegiatan ini KKP bekerja sama dengan beberapa instansi terkait yaitu Kemenkes, Disperindag, BPOM, Karantina Ikan dan Karantina Pertanian untuk memberikan materi tentang pasar sehat dan juga bekerja sama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, mengingatkan kembali dengan diperbanyak berdialog langsung, tertib ukur dan melakukan peneraan ulang.





“Imbauan kepada masyarakat mari kita bersama sama menjaga kebersihan pasar, sehingga menjadi pasar yang sehat dan berkualitas serta menjadi pilihan konsumen,”


Foto Kegiatan :




Share:

Pengambilan Sampel Limbah Air laut 31 Oktober Tahun 2017




Menurut sekretaris Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMKL) Kementerian Kesehatan RI mengatakan kebiasaan masyarakat yang kurang peduli dengan sanitasi diperparah dengan akses sanitasi yang kurang memadai, tidak hanya memberikan dampak buruk terhadap  kesehatan tapi juga berpotensi berpengaruh siqnifikan terhadap sistim perekonomian. Studi Bank Dunia bersama Pokja AMKL, menyebutkan potensi kerugian negara akibat sanitasi buruk akan setara dengan Rp.58 triliun atau sama dengan 2,1% pertumbuhan domestik Bruto Indonesia.
Beberapa penyakit yang ditimbulkan oleh sanitasi dan lingkungan yang kurang sehat serta pembuangan sampah dan air limbah (industri, Rumah Sakit, Rumah Tangga, dll) yang kurang baik di antaranya adalah: Diare, Demam berdarah, Disentri, Hepatitis A, Kolera, Thipus, cacingan dan malaria. Hal ini akibat masih rendah kesadaran masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi, sebagian orang miskin, sanitasi bukanlah prioritas utama. Inilah salah satu penyebab 80% air tanah tercemar.
Tindakan pencegahan merupakan upaya penting agar terhindarnya setiap orang terhadap penurunan derajat kesehatan.

Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan berupaya memberikan kontribusi bagi peningkatan kesehatan lingkungan khususnya dalam hal Pengawasan pembuangan limbah.  Perlu diketahui bahwa pada tahun yang lalu hal ini belum terlaksana secara optimal berhubung dana masih kurang mendukung dan kemampuan SDM masih kurang. Berhubung dengan kenyataan itu sungguh dituntut usaha pangadaan dana untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi tahun sebelumnya dan diadakan pelatihan petugas  di bidang Pengawasan Limbah.

Dari hasil pengambilan sampel di lima titik yang di tentukan dan delapan kategori uji laboratorium, dapat disimpulkan lima titik tersebut masih dalam batas normal dan satu kategori uji yang hasil pengukuran kadar amoniak nya melebihi batas normal.






Share:

Kunjungan Kepala Kantor KKP Jayapura Di Wilker PLBN Skouw Desember 2017



Sebagai institusi yang menjaga kesehatan di pintu masuk negara, Kantor Kesehatan Pelabuhan memiliki peran penting dalam pelaksanaan kekarantinaan, pelayanan kesehatan dan pengendalian resiko lingkungan di bandara, pelabuhan dan pos lintas batas darat negara. Saat ini Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI telah tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Saat ini KKP terdiri dari 49 KKP Induk dan 304 wilayah kerja yang selalu siap memberikan layanan.



Dalam agendanya , Kepala kantor KKP didampangi jajarannya melakukan kunjungan kerja  terhadap kualitas pelayanan dan juga sarana pelayanan yang ada di wilker PLBN Skouw. hasil pengamatan dan diskusi dengan para petugas tersebut digunakan sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di PLBN Skouw.



Share:

Sosialisasi Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik Di Skouw Tahun 2017

Skouw - Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit menular yang dapat mengakibatkan kematian dan menyerang semua umur. Penyakit ini ditularkan oleh aedes aegypti yang juga sebagai vektor penyakit chikungunya (penyakit menyerupai kelumpuhan), akan tetapi penyakit chikungunya tidak mematikan seperti DBD dan dapat sembuh sendiri.

Penyakit DBD dan Chikungunya telah menyebar ke daerah perifer (daerah padat penduduk yg merupakan perbatasan antara pedesaan dan perkotaan), akibat dari perkembangan arus transportasi dan mobilisasi penduduk atau urbanisasi yang tidak terencana dan terkontrol. Penyebab lain dari masih tingginya kasus DBD adalah sistim pengolahan limbah dan penyediaan air bersih yang tidak memadai, berkembangnya penyebaran dan kepadatan nyamuk, kurangnya sistim pengamatan nyamuk yang efektif, meningkatnya pergerakan dan penyebaran virus dengue, perkembangan hiperendemisitas (beberapa serotype virus) dan melemahnya infrastruktur kesehatan masyarakat, kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) DBD dengan 3M (Menguras,Menutup dan  Mengubur) yang tidak berkesinambungan serta dukungan lintas sektoral yang belum berjalan optimal.

Sosialisasi Gerakan 1 rumah 1 Juru Pemantau Jentik (Jumantik) adalah salah satu cara untuk melibatkan masyarakat dalam pengendalian penyakit DBD yang dilaksanakan di Pos Lintas Batas Negara RI - PNG yang Di buka langsung oleh Kepala Kantor KKP. Diharapkan sosoialisasi tersebut memberikan wawasan kepada masyarakat dan juga instansi yang berada di PLBN Scouw. Sehingga kedepaanya program tersebut dapat berjalan dengan dukungan dari semua elemen masyarakat.




Peserta kegiatanpun diberikan pelatihan dan praktek langsung untuk melakukan survei atau pemeriksaan terhadap jentik nyamuk yang berada diwilayah PLBN serta bagaimana cara mengatasi jentik nyamuk yang ditemukan. Terlihat peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan.




Foto Kegiatan :










Share:

Stop Gratifikasi!

Stop Gratifikasi!

Tayangan 1 Bulan Terakhir

Blogroll

Popular Posts


DOKUMENTASI EVALUASI PELAKSANAAN SURVEILANS DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DI PINTU MASUK SERTA PENGENDALIAN FAKTOR RISIKO LINGKUNGAN PADA PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) XX/PEPARNAS XVI PAPUA

DOKUMENTASI EVALUASI PELAKSANAAN SURVEILANS DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DI PINTU MASUK SERTA PENGENDALIAN FAKTOR RISIKO LINGKUNGAN PADA ...

MARS KKP

Diberdayakan oleh Blogger.